InfoSidoarjo – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II menghadiri rapat pleno Asset Liabilities Committee (ALCo) APBN KiTa Regional Jawa Timur. Acara ini digelar oleh Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Surabaya, pada Senin (26/2/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur. Turut hadir di antaranya Untung Basuki (Kakanwil Ditjen Bea Cukai Jatim I), Iwan Handoko (Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim), dan Basuki Prijono (Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jatim II).
Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh perwakilan unit vertikal Kemenkeu di Jawa Timur, termasuk Balai Diklat Keuangan Malang dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.
Dalam rapat ini, Dudung Rudi Hendratna memaparkan perkembangan ekonomi dan realisasi APBN di Jawa Timur.
“Realisasi Pendapatan Negara hingga Januari 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86% dari target tahunan sebesar Rp284,26 triliun,” ujar Dudung.
Pendapatan tersebut terdiri dari:
Penerimaan perpajakan: Rp19,05 triliun (6,83% dari target), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp445,23 miliar (8,4% dari target)
Sementara itu, Realisasi Belanja Negara mencapai Rp12,16 triliun atau 9,72% dari pagu, yang terdiri dari:
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp1,5 triliun, Transfer ke Daerah (TKD): Rp10,66 triliun
Jawa Timur tetap menjadi kontributor utama bagi perekonomian nasional, menyumbang 25,23% dari PDRB Pulau Jawa dan 14,39% dari PDB nasional pada 2024.
Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan, sementara inflasi Jawa Timur pada Januari 2025 tercatat sebesar 1,06% (yoy). Beberapa komoditas penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan 1,20% dibanding Desember 2024, didorong oleh kenaikan harga udang, belut, nila, serta hasil tangkapan laut seperti ikan layang, kembung, dan cumi-cumi.
Dudung Rudi Hendratna juga menjelaskan sumber penerimaan perpajakan di Jawa Timur.
– Pajak (DJP): PPN dan PPnBM berkontribusi 66,32% dari total penerimaan pajak, sementara PPh Non-Migas menyumbang 32,95%. Namun, kinerja pajak mengalami tekanan akibat kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi Wajib Pajak (WP) cabang.
– Bea Cukai (DJBC): Penerimaan cukai tumbuh 10,3% (yoy) menjadi Rp11,4 triliun, didukung oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan pembayaran maju CK-1 kredit.
Bea Masuk: Rp527,62 miliar (tumbuh 6,5% yoy), Bea Keluar: Rp68,12 miliar (tumbuh 537% yoy), didorong ekspor produk turunan CPO, Pajak Rokok: Rp1,1 triliun, Dana Sawit (BPDPKS): Rp52,84 miliar
– PNBP Lelang: Rp36,13 miliar (28,93% dari target), PNBP Aset: Rp3,85 miliar (2,33% dari target)
Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1,35 triliun, dipengaruhi peningkatan efisiensi birokrasi dan digitalisasi. Belanja Barang sebesar Rp136,86 miliar dialihkan ke sektor yang lebih produktif, sedangkan Belanja Modal mencapai Rp2,11 miliar.
Untuk Transfer Ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp10,66 triliun (12,77% dari pagu), dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) 21,92% (yoy) menjadi Rp6,26 triliun.
Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh signifikan 1.504,52% (yoy) menjadi Rp499,83 miliar, mayoritas berasal dari sektor migas, dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima terbesar.
Dana Desa mengalami kontraksi 51,98% (yoy) menjadi Rp502,09 miliar, dengan alokasi terbesar untuk Kabupaten Malang, Lamongan, dan Bojonegoro.
Dudung menegaskan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber bagi perekonomian Jawa Timur, memastikan kestabilan dan keberlanjutan fiskal.
“Kami terus menjaga kinerja fiskal agar tetap seimbang dan memastikan belanja yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” pungkasnya.(*/(RED))
