InfoSidoarjo – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan bersama pada Senin (17/3/2025) pagi, setelah apel pagi di halaman kantor Dinas Kominfo Sidoarjo.
Sebanyak 56 ASN Dinas Kominfo Sidoarjo menandatangani dokumen yang berisi empat butir komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Keempat poin tersebut meliputi: Mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Menggunakan serta menjaga barang milik daerah dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan, Menolak, tidak memberikan, dan melaporkan segala bentuk gratifikasi, Melaksanakan pelaporan LHKPN dan LHKASN melalui SPT Tahunan.
Penandatanganan ini diawali oleh Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si., Ak., diikuti oleh Sekretaris Dinas Sulistianto, ST., MT., serta empat kepala bidang lainnya. Selanjutnya, seluruh pegawai ASN turut menandatangani Pakta Integritas dan menyatakan kesiapannya menjalankan komitmen tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Noer Rochmawati, menegaskan bahwa budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel harus terus dikembangkan. Ia menekankan bahwa Pakta Integritas ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas KKN.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan semata kegiatan seremonial saja, namun wujud komitmen bersama dalam ikut serta mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja kita,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I, yang hadir bersama Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi, S.T., mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Sidoarjo. Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pencegahan KKN di lingkungan pemerintahan.
“Saya berharap ini menjadi penyemangat kita bersama untuk terus berjuang melawan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja kita,” harapnya.
Selain itu, Rizza juga menyoroti pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Sidoarjo.
“Hari ini pemerintahannya baru, semangatnya baru, semua dipacu untuk akselerasi atau percepatan program pembangunan yang diinginkan bupati dan wakil bupati Sidoarjo saat ini. Satu sama lain harus saling bersinergi dan bekerja sama,” tuturnya.
Dengan adanya Pakta Integritas ini, diharapkan ASN Dinas Kominfo Sidoarjo semakin berkomitmen dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.((RED))
