KOTA, InfoSidoarjo.com – Sebanyak 241 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo masih berstatus pegawai non-ASN. Mereka berharap mendapat prioritas untuk masuk dalam seleksi PPPK.
Kepada Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, dan Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian (BKD) Sidoarjo, Farida Puspitasari, menyampaikan bahwa mereka sudah belasan tahun mengabdi di Satpol PP.
“Saya sudah 12 tahun di sini (Satpol PP) tapi belum ada kepastian status (masih non-ASN),” kata M Budi bersama Alfian saat ditemui InfoSidoarjo.com di kantor Satpol PP, Jumat (10/1/2025).
Pihaknya menyebut, bersama rekan-rekannya, sudah sempat mengikuti seleksi PPPK di BKN. Hasil seleksi mereka hanya mendapat hasil R3. Artinya, Peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata.
M Budi sangat berharap kepada pimpinan daerah untuk memberikan perhatian terhadap petugas Satpol PP yang sudah belasan tahun mengabdi dan bekerja siang malam.
“Tolong pimpinan daerah dengarkan jeritan kami yang setiap hari bekerja dilapangan. Dari pagi sampai sore, lembur, kadang jam kerja sampai malam juga. Tolong nasib kami diperhatikan,” ucap Budi yang diamini sama Alfian dan Rifki.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian (BKD) Sidoarjo,Farida Puspitasari, menjelaskan kuota PPPK di tahun 2024 sebanyak 1.165 formasi. Rinciannya, terdiri dari 400 tenaga kesehatan, 400 guru, dan 365 tenaga teknis.
Pendaftar PPPK Sidoarjo, untuk tes tahap II, ada sekira 3.450-an dan sudah ditutup pada 7 Januari lalu. Mereka yang tidak bisa mendaftar tahap I boleh mendaftar tahap II.
Menurut Farida, jumlah non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo berjumlah sekira 7.000 orang.
“Mereka yang tidak lulus PPPK atau belum bisa ikut tes, tetap akan dikontrak seperti sebelumnya,” ucap Farida.
Dia juga menyatakan, untuk tahun 2025,belum ada informasi terkait kuota PPPK.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, berharap ada tambahan kuota untuk non-ASN Pemkab Sidoarjo. Warih bakal berjuang dan melobi Menpan RB supaya bisa mengakomodir pegawai non-ASN yang masih tersisa 6.000-an orang itu.
“Meskipun nanti dilakukan secara bertahap, namun sisa 6000-an non-ASN ini bisa tercover menjadi PPPK semuanya,” ungkapnya.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menyarankan, agar BKD Sidoarjo mengusulkan semua pegawai non-ASN untuk bisa ikut seleksi formasi CPNS ataupun PPPK.
“Ketika sudah diusulkan kepada bupati, biar kami (DPRD) yang akan mengawal, karena kasihan mereka sudah bekerja belasan tahun tapi statusnya masih honorer,” pungkasnya, (*Red)
