InfoSidoarjo – Sebanyak 40 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (10/4/2025).
Hadir mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, Nawang Ardiani.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menekankan pentingnya kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas sebagai bagian dari profesionalisme birokrasi. Ia meminta peserta serius mengikuti pelatihan sebagai bagian dari pembentukan mentalitas kepemimpinan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pelatihan ini bukan hanya sekadar memenuhi prasyarat jabatan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran untuk membentuk pola pikir dan budaya kerja yang lebih profesional,” tegas Subandi.
Ia juga mendorong peserta untuk bersikap proaktif, disiplin, dan membangun komunikasi yang solid di lingkungan kerja masing-masing. Kerja sama intensif antara atasan dan bawahan, lanjutnya, sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang kompak dan responsif.
“Manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya agar bisa membangun budaya kerja baru yang berdampak positif bagi pelayanan publik,” imbuhnya.
Bupati Subandi turut menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Jatim atas kolaborasi penyelenggaraan PKP ini. Ia berharap kerja sama dalam pengembangan kompetensi ASN dapat terus berlanjut di masa mendatang, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa PKP merupakan pelatihan struktural yang bertujuan meningkatkan kapasitas pejabat pengawas agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
“Pejabat pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan program kerja berjalan efektif di lapangan. Mereka harus menjadi agent of change di unit kerja masing-masing,” kata Budi.
Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN adalah investasi penting menuju birokrasi yang berdampak dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Pelatihan ini juga merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengharuskan pejabat struktural memiliki kompetensi manajerial sesuai tugas dan fungsinya.
PKP Angkatan II ini diikuti oleh 40 pejabat pengawas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dinas, badan, RSUD, bagian, kecamatan, dan kelurahan. Peserta terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan.
Pelatihan dilaksanakan secara blended learning selama 905 Jam Pelajaran (JP) atau setara 104 hari, dengan metode kombinasi e-learning (sinkron dan asinkron) serta tatap muka (in class) di ruang kelas BKD Sidoarjo dan praktik lapangan (out class) di instansi masing-masing.
Materi pelatihan mengacu pada kurikulum yang terdiri atas tiga kelompok mata pelatihan, yakni mata pelatihan inti, dasar, dan pilihan. Instruktur berasal dari widyaiswara BPSDM Jatim, perguruan tinggi, dan praktisi dari Pemkab Sidoarjo.
Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), sementara peserta yang belum lulus tetap menerima surat keterangan telah mengikuti pelatihan dari BPSDM sebagai lembaga terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI. ((RED))
