KOTA, InfoSidoarjo.com — Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat menggelar rapat terkait efisiensi anggaran dalam APBD 2025.
Hal ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan juga berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati.
Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sidoarjo serta Sekda, Fenny Apridawati, dan sejumlah kepala dinas dan badan, termasuk BPKAD dan Bappeda, mengikuti rapat yang berlangsung sekira 2,5 jam dan dilaksanakan secara tertutup.
Usai rapat, Sekretaris Daerah, Fenny Apridawati menyampaikan, bahwa belum memastikan jumlah dana hasil dari efisiensi anggaran. Secara prinsip eksekutif dan legislatif setuju dilakukan efisiensi.
“Hasil dari efisiensi akan diperuntukkan untuk pelayanan publik. Yang paling krusial saat ini adalah jalan rusak, banjir dan sekolah. Itu yang memerlukan support (tambahan anggaran),” ucap Fenny.
DPRD-Pemkab Sidoarjo tidak menentukan berapa besaran efisiensi dari masing-masing pos anggaran. Semua akan dibahas dalam rapat selanjutnya.
ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo juga tidak bisa menerima honor tim. Seperti SK LKS Triparti ini ada kepala dinas dan kepala bidang. Tahun kemarin bisa menerima honor tim.
Mulai tahun ini sudah tidak bisa lagi, karena itu merupakan bagian dari tupoksi mereka sebagai ASN. Itu yang dimaksud honor tim.
“Beda antara honor tim dengan honor narasumber,” ucap Fenny.
Dia menambahkan, dalam pembahasan efisiensi anggaran ini eksekutif dan legislatif, tidak menetapkan deadline. Karena masih menunggu petunjuk teknis terkait efesiensi anggaran.
“Kalau informasi yang kami terima, juknis akan dikeluarkan pada saat kepala daerah retret (20 Februari),” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menyampaikan, secara prinsip eksekutif dan legislatif sepakat melakukan efisiensi. Saat ini masih pembahasan awal dan identifikasi anggaran yang dapat dilakukan efesiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Setelah dilakukan identifikasi, bakal dilaksanakan pembahasan peruntukan dana hasil efisiensi tersebut, secara umum memang diminta untuk digunakan meningkatkan layanan publik.
“Tapi apakah nanti semua digunakan untuk pelayanan publik, ya lihat nanti (rapat selanjutnya). Karena kami ingin efisiensi ini bisa memperkuat pembangunan rehab gedung sekolah, jalan rusak atau hal yang bersifat lebih urgent,” ucap Cak Nasih sebutan Abdillah Nasih.
Ketua DPC PKB Sidoarjo itu menambahkan saat ini jumlah pasti yang dilakukan efesiensi adalah perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen.
Belanja untuk kegiatan seremonial dan juga Alat Tulis Kantor (ATK) maupun FGD bakal dilakukan efesiensi.
“Total untuk anggaran perjalanan dinas ada sekira Rp 132 miliar. Kalau di efesiensi tinggal sekira lebih dari Rp 60 miliar,” pungkasnya (Ipung).
Sekretaris Daerah, Fenny Apridawati, berbincang dengan anggota Banggar DPRD Sidoarjo usai rapat efisiensi anggaran/Foto: Ipung Syaiful
