KOTA, InfoSidoarjo.com – Pemkab Sidoarjo menjalin kerjasama dengan sejumlah daerah yang tergabung dalam wilayah aglomerasi Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya).
Kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan aglomerasi Gerbang Kertasusila yang meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengatakan kerjasama antar daerah sangat penting untuk percepatan pembangunan maupun ekonomi masyarakat. Sehingga legislatif bakal memfasilitasi kebutuhan Pemkab Sidoarjo dalam kerjasama Gerbang Kertasusila.
“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Sidoarjo, sangat mendukung kolaborasi dan kerjasama antar daerah untuk kemajuan Sidoarjo,” katanya saat dikonfirmasi, pada Selasa (18/3/2025).
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih saat diwawancarai awak media / Foto: Ipung Syaiful
Cak Nasih sebutan Abdillah Nasih dalam mengembangkan perekonomian masyarakat memang dibutuhkan kolaborasi. Dia mencontohkan, di Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Sehingga, barang yang dimiliki di Sidoarjo bisa di dikirim atau di supply ke daerah lain, misalkan tas kulit, produk olahan udang dan bandeng maupun produk UMKM lainnya. Begitu juga sebaliknya, yang belum ada di Kabupaten Sidoarjo bisa dipenuhi oleh daerah lain.
”Kerjasama antar daerah sangat penting. Karena, bisa saling melengkapi. Yang tidak ada di Sidoarjo, bisa di supply dari daerah lain, begitu sebaliknya, yang ada di sini bisa dikirim ke daerah lain,” ujarnya.
Peluang kerjasama ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jika dibutuhkan soal ketersedian anggaran, DPRD Sidoarjo bakal siap memfasilitasi. Asalkan tujuan jelas untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo.
“Jadi peluang ini sangat baik, jika ada kerjasama dengan daerah lain. Dan secara otomatis akan mengangkat perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Untuk menyamakan pandangan dalam kerjasama wilayah Aglomerasi Gerbang Kertasusila, DPRD Sidoarjo bakal juga menjalin komunikasi dan kerjasama dengan legislatif setempat.
“Sehingga ada pandangan yang sama untuk bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono, menegaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perlu adanya akses infrastruktur jalan yang mumpuni.
Jika akses infrastruktur masih amburadul, antar wilayah belum tersambung dengan baik maka hasilnya juga kurang baik.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Golkar, Warih Andono /Foto: istimewa
Menurut Politisi dari Fraksi Golkar ini, Pemkab Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat baik dalam membangun infrastruktur melalui program betonisasi.
“Saya rasa pemerintah sudah sangat baik dalam membangun infrastruktur jalan untuk kemudahan mobilitas masyarakat, baik yang sedang bekerja ataupun perdagangan,” ujarnya.
Warih Andono menambahkan, saat ini, pekerjaan rumah eksekutif yang harus segera dituntaskan adalah penyelesaian Frontage Road (FR) dari Kecamatan Waru hingga Gedangan.
Sebagian besar sudah tersambung dengan baik, hanya ada di titik tertentu yang perlu segera diselesaikan agar masyarakat yang dari Surabaya ke Sidoarjo atau sebaliknya tidak macet lagi.
“Karena yang dari Surabaya sudah selesai, tinggal di wilayah Sidoarjo yang harus dikebut penyelesaiannya untuk mengurai kemacetan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan, Wakil ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, yang juga sangat mendukung kolaborasi antar daerah yang masuk dalam wilayah aglomerasi Gerbang Kertasusila.
Dia mengatakan, bahwa suatu daerah jika ingin berkembang dan terus maju harus terbuka melakukan kerjasama dengan wilayah lain.
Hal tersebut sudah ditujukan pada saat rapat paripurna penyampaian visi dan misi Bupati Sidoarjo, Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana pada 4 Maret 2025 lalu. Paripurna tersebut dihadiri langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Sehari sebelumnya, Bupati Subandi juga menghadiri acara serupa di kantor DPRD Surabaya. Tujuannya menyamakan visi-misi yang dapat dikolaborasikan.
“Jadi kami akan mendukung program dari pemkab yang bertujuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Kayan.
Untuk diketahui, Pemkab Sidoarjo memiliki sejumlah visi dan misi pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana memaparkan arah kebijakan pembangunan yang mengusung tema: “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Bupati Subandi juga menegaskan visi pembangunan Sidoarjo lima tahun ke depan:
“Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Sidoarjo menetapkan lima misi utama sebagai landasan pembangunan, yaitu: Peningkatan kualitas SDM yang berintegritas, berakhlak, serta memiliki kesejahteraan sosial yang merata.
Memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, yang melibatkan seluruh pelaku usaha, dari UMKM hingga industri besar. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung sektor strategis serta mempercepat konektivitas. Menciptakan masyarakat religius, setara, tentram, dan nyaman melalui pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret dalam merealisasikan visi-misi tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menetapkan 14 program prioritas untuk periode 2025-2030, di antaranya: Penciptaan 100.000 lapangan kerja baru guna menekan angka pengangguran.
Kemudian, berobat gratis bagi seluruh warga Sidoarjo, meningkatkan akses layanan kesehatan. Makan bergizi gratis untuk warga miskin dan lansia guna meningkatkan kesejahteraan sosial. 20.000 beasiswa kuliah dan pendidikan bagi anak yatim dan kurang mampu.
Bantuan pupuk dan benih gratis untuk 2.000 petani dan nelayan guna mendukung sektor pertanian dan perikanan. Modal usaha mikro/UMKM sebesar Rp50 juta per unit, untuk memperkuat perekonomian rakyat.
Bantuan keuangan desa sebesar Rp500 juta per desa untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Program peningkatan skala usaha bagi 20.000 UMKM, guna memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah.
Program “Sidoarjo Membangun” untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Kenaikan tunjangan 100% bagi tenaga honorer dan ASN, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah.
Pembangunan pusat kreativitas anak muda, guna mendukung inovasi dan kreativitas generasi muda Sidoarjo. Renovasi 2.000 warung rakyat untuk meningkatkan kualitas sektor usaha mikro dan informal.
Kemudahan perizinan usaha melalui program “Smart City Sidoarjo”, guna mendorong investasi dan bisnis lokal. Revitalisasi taman kota dan perumahan, untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program tersebut secara transparan, konsisten, dan berbasis partisipasi masyarakat.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat akan membawa Sidoarjo menuju masa depan yang lebih sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan harapan besar ini,” pungkas Bupati Subandi. (*/Ipung)
