Sidoarjo, – Belum genap 100 hari bekerja setelah dilantik menjabat Bupati Sidoarjo, Subandi kini mulai didemo warganya. Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB) Senin pagi (24/3), menggelar demo di Kejaksaan Negeri (Kejari), gedung DPRD, dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.
Dalam Audiensi di Kejari, Aliansi GSB melayangkan pengaduan laporan temuannya terkait pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai Dewan Pengawas RSUD Notopuro Sidoarjo Barat (Sibar) dan mendesak agar 3 orang mantan kepala dinas (Kadis) terkait kasus Rusunawa di Tambaksawah, Kec. Sedati, Sidoarjo.
Dalam audiensi itu, perwakilan aliansi GSB disambut dan diapresiasi oleh Jhon Franky Y. Ariandi Kasi Pidsus dan Hadi Sucipto Kasi Intel Kejari, dan Kompol Ega Prayudi Kaposekta Sidoarjo. “Demo warga menyampaikan aspirasi kami menyambut baik dan demonya berlangsung kondusif dan positif, merupakan bentuk supot kepada kami untuk penegakan hukum di Sidoarjo,” ujar Jhon Franky Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo.
Namun Kasi Pidsus menyayangkan dalam laporan pengunjuk rasa, tidak disertai memberikan bukti – bukti otentik atas dugaan jual beli jabatan tersebut. “Tentunya kami mengimbau dalam pengaduan pelaporannya juga dilengkapi dengan bukti – bukti otentik pendukungnya. Tadi di audiensi perwakilan pengunjuk rasa berjanji menyerahkan bukti – buktinya,” imbuhnya.
Dalam audiensi perwakilan pengunjuk rasa sempat menyampaikan telah mempunyai bukti – bukti kuat yang mendukung adanya dugaan jual beli jabatan itu. Salah satunya bukti transfer lebih dari sekali.
Perihal dengan desakan pengunjukrasa terkait keterlibatan 3 Kadis atas kasus Rusunawa Tambaksawah, Jhon Franky menjelaskan, bahwa masih berproses dalam pemeriksaan sebagai saksi.
Aliansi GSB juga melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo, dan melayangkan laporan ke DPRD Sidoarjo terkait pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.
Mereka menilai pengangkatan tersebut mencurigakan, dengan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan kedekatan pribadi Mulyono dengan Bupati Sidoarjo, Subandi.
Jubir Aliansi GSB Muhammad Subur mengungkapkan, bahwa Mulyono yang sebelumnya menjabat sebagai ketua tim relawan pada Pilkada Sidoarjo, diduga memperoleh posisi tersebut berkat hubungan personal yang erat dengan Bupati Subandi.
“Kami menduga ada permainan KKN dalam pengangkatan ini, dan meminta agar Bupati Subandi diperiksa serta proses hukum dijalankan jika terbukti,” tegas Subur.
“Kami meminta agar Mulyono segera dicopot dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo jika terbukti ada praktik KKN,” imbuhnya.
Aksi unjuk rasa Aliansi GSB itu juga disambut baik oleh Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo. “Kami menghargai setiap aspirasi masyarakat. Namun, pengangkatan pejabat BUMD tidak langsung melibatkan DPRD, meskipun kami akan mempelajari tuntutan ini lebih lanjut,”ujar Abdillah.
Abdillah menambahkan, bahwa DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD dan pemerintahan daerah. Namun Ia menegaskan akan menindaklanjuti dugaan ini untuk memastikan bahwa pengangkatan pejabat dalam pemerintahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
