InfoSidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan membuka ruang partisipasi publik. Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo pada Selasa (11/2/2025), berbagai pihak diundang untuk memberikan masukan terkait program prioritas pembangunan daerah.
Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, MKn, menegaskan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 berfokus pada kemandirian ekonomi, keunggulan sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan berkelanjutan.
“RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur,” ujar Subandi.
Beberapa fokus utama dalam RKPD 2026 meliputi peningkatan SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, yang hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto, menyoroti empat fokus utama dalam penyusunan RKPD 2026.
Pertama, penanganan banjir. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas saluran drainase, optimalisasi sistem pengendalian banjir, penguatan regulasi tata ruang, serta pemanfaatan teknologi mitigasi.
“Perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan,” terang Abdillah Nasih.
Kedua, pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dengan optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah dan edukasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan melalui rehabilitasi sekolah dengan fasilitas yang kurang layak. Ia menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik.
Keempat, perhatian terhadap era digitalisasi dan kebutuhan generasi Z. Menurutnya, optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif sangat diperlukan guna mendukung efisiensi dan aksesibilitas dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Abdillah Nasih juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada Desember 2024.
“Jangan sampai perda ini hanya sebatas regulasi di atas kertas tanpa aplikasi nyata,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong program Satu Desa Satu Duta Wisata agar tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar terwujud dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai sektor pariwisata harus mendapat perhatian khusus, termasuk untuk mendukung konsep outdoor learning bagi siswa sekolah.
Ia juga menantang Pemkab Sidoarjo untuk tidak lagi hanya berperan sebagai kota penyangga, tetapi sejajar dengan kota-kota besar internasional.
“Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain, seperti Singapura atau Damaskus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkab Sidoarjo harus mulai menjalin kemitraan dengan berbagai pihak melalui pendekatan cooperation, collaboration, and participation (CCP).
“DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” tandasnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan RKPD 2026 dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menjawab kebutuhan prioritas pembangunan daerah secara lebih komprehensif.((RED))
