KOTA, InfoSidoarjo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Sidoarjo pada beberapa waktu lalu.
Dalam LKPJ tersebut dilaporkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama satu tahun lalu, termasuk realisasi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dalam dokumen LKPJ APBD 2024, sejumlah dinas ada yang masih belum efektif dalam merealisasikan program yang telah direncanakan, sehingga menimbulkan SiLPA yang cukup tinggi.
Sejumlah dinas yang serapan anggarannya kurang maksimal diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SiLPA-nya sekira Rp 64,313,880,922; Dinas Kesehatan Rp 18,480,432,306; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Rp 63,721,906,217.
Kemudian, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang SiLPA-nya sekira Rp 9,372,768,885; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rp 1,435,729,301, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 23,758,893,767.
Selanjutnya ada Dinas Perhubungan Rp 12,142,395,552; Sekretariat DPRD Rp 28,706,064,839; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp10,051,403,302; dan Badan Pelayanan Pajak Daerah Rp11,316,181,387.
Jika ditotal SiLPA dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 642,78 miliar, atau 12,4 persen dari APBD 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan SiLPA sebesar Rp 511,90 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, M Zakaria Dimas mengatakan, tingginya SiLPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan. Artinya tambah Dimas, perencanaan yang dilakukan OPD belum efektif dalam pelaksanaannya.
“Kami menyayangkan tingginya SiLPA tersebut di tengah tantangan Pembangunan di Sidoarjo seperti pengentasan pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, daya beli masyarakat, daya saing investasi, penanganan bencana, penanganan masalah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur,” sebut Zakaria Dimas, pada Rabu (16/4/2025)
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengelola APBD secara efektif, efisien, ekonomis, serta responsif terhadap kebutuhan publik. Yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki skala prioritas pembangunan, sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan secara tuntas merunut pada tingkat urgensinya,” lanjut Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo itu.
Menurut Dimas, memang tidak semua SiLPA yang ada di OPD berarti negatif. Karena ada sebagian dalam realisasi output target program atau kegiatan bisa efektif mendekati atau bahkan melampaui 100 persen.
Sementara persentase anggaran yang digunakan tidak sampai 100 persen, sehingga berhasil melakukan efisiensi. Artinya, program yang dikerjakan tetap mampu berjalan efektif sekalipun anggarannya tidak terserap sepenuhnya.
Nah, sisa anggaran tersebut yang akan dievaluasi, apakah untuk meningkatkan output capaian pada program atau kegiatan yang sama? Atau, digeser untuk mendanai program kegiatan yang lain ke depannya.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut mencontohkan, capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana capaian program melampaui target alias di atas 100%. Namun, serapan anggaran tidak sampai 100%.
Gap tersebut yang selanjutkan akan dievaluasi karena bisa di efisiensi atau digeser untuk anggaran lain dalam urusan pendidikan.
Selain itu, menurutnya, Dinas Kesehatan juga sudah mencapai program dan melampaui target di atas 100% dengan capaian anggaran hampir 100%. Sehingga, tambah Dimas, ini bisa di efisiensi untuk anggaran lain urusan Kesehatan.
Terakhir, ada Dinas PUBMSDA. Menurutnya, capaian program dinas tersebut melampaui target di atas 100% dengan capaian anggaran hampir efektif 100%. Ini artinya bisa diefisiensi untuk anggaran lain urusan infrastruktur daerah.
“Termasuk DLHK, capaian program melampaui target, capaian realisasi anggaran 83,18%. Namun, ada catatan tersendiri, karena hasil capaian program yang tinggi tersebut, tidak linier dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang justru menurun dari 58,97 poin menjadi 53,35 poin,” katanya.
Kendati demikian, Zakaria Dimas berharap OPD Pemkab Sidoarjo dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kegiatan, bisa lebih efektif lagi. Sehingga, hasil dari setiap program bisa segera dinikmati oleh masyarakat Sidoarjo. (*Red)
